wahyudisinuraya@gmail.com

Follow us:

Kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi juga persoalan hukum yang membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab, kita tidak bisa hanya melihat siapa yang berada di lokasi kejadian. Perlu ditelusuri perbuatan yang dilakukan, unsur kesalahan, hubungan sebab-akibat, serta bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. 📌 Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Perorangan,...

Wahyudi & Sinuraya Law Office turut menyoroti pentingnya dialog dan kajian yang komprehensif dalam pembahasan kesejahteraan riil pekerja serta perkembangan biaya hidup masyarakat. Dalam agenda Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Dr. Sujana Donandi Sinuraya, S.H., M.H., C.L.A., memimpin jalannya rapat yang membahas berbagai aspek terkait kesejahteraan pekerja dan dinamika kebutuhan hidup. Pembahasan ini menjadi bagian...

Tim Wahyudi & Sinuraya Law Office melaksanakan pendampingan terhadap salah satu klien korporasi dalam agenda pemeriksaan ketenagakerjaan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara. Pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan pendampingan hukum, konsultasi, serta memastikan kepentingan hukum klien terlindungi dalam setiap proses ketenagakerjaan. 📍 Jakarta Utara 📅 2 Oktober...

KAJIAN TERKINI ⚖️ 🚲 Critical Mass: Bukan Sekadar Gowes, Tapi Perjuangan Ruang Jalan yang Adil Di balik keramaian yang terlihat mengganggu—bagi sebagian pengendara motor atau mobil, ratusan pesepeda di jalan mungkin terasa menghambat. Namun, coba kita renungkan: 🔹 Selama ini, siapa yang “menguasai” jalan raya? 🔹 Apakah pesepeda hanya boleh berada di pinggir jalan? 🔹...

⚖️ AGENDA PERSIDANGAN | PTUN BANDUNG Wahyudi & Sinuraya Law Office kembali menjalankan komitmennya dalam memberikan pendampingan dan pelayanan hukum secara profesional dalam proses persidangan. Dalam agenda kali ini, tim hukum hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait perkara pembatalan objek Tata Usaha Negara. Setiap proses hukum membutuhkan ketelitian, strategi, serta...

⚖️ Selamat & Sukses Keluarga Besar Wahyudi & Sinuraya Law Office mengucapkan: Selamat dan Sukses atas Penunjukan Partner Wahyudi & Sinuraya Law Office Bapak Dr. Sujana Donandi Sinuraya, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (UTA’45). Semoga amanah dalam mengemban kepercayaan dan tanggung jawab baru, serta senantiasa memberikan kontribusi...

PIDANA MATI

HAKIPIDANA MATI

Juli 14, 2025

Oleh: Endik Wahyudi, S.H., MH., Nazwa Davina Putri Darmawan, Rizwar Firmansyah PENGERTIAN MATI Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mati adalah keadaan sudah hilang nyawa; tidak hidup lagi. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan berakhirnya fungsi hidup seseorang, hewan, tumbuhan, atau obyek lain yang dianggap sebelumnya memiliki unsur kehidupan.1 Sedangkan dalam konteks hukum pidana, menurut Kamus...

Eksistensi Mediasi dalam Peradilan

Oleh: Sujana Donandi S Kehadiran mediasi menjadi momen bagi para pihak memikirkan kembali dan berdiskusi mencari solusi terbaik mencari penyelesaian. Mediator memegang peranan penting dalam mengatur alur diskusi sehingga para pihak bisa saling terbuka dan berusaha menemukan kesamaan. Mediator harus memiliki skil dan teknik yang baik dalam berkomunikasi. Permasalahan hukum muncul dalam berbagai segi kehidupan...

Oleh: Sujana Donandi S Pendirian suatu perusahaan yang akan dijalankan secara legal wajib memenuhi kelengkapan dokumen legalitas badan usaha dan aktivitas usaha, seperti Akta Pendirian, Surat Keputusan Menteri di bidang hukum, Nomor Induk Berusaha, dan izin untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan bidang bisnis yang dijalani. Dengan adanya kelengkapan legalitas badan dan aktivitas usaha, maka...

Memahami Undangan Klarifikasi Dari Kepolisian Republik Indonesia

Beberapa waktu lalu, Kantor hukum Wahyudi & Sinuraya Law Office menerima Klien yang mendapat surat dari kepolisian dengan perihal “undangan klarifikasi”. Sepintas, istilah tersebut terdengar janggal. Setelah membaca isi surat secara saksama, diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan dalam surat tersebut meliputi: 1.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);...

Copyright © W&S LAW OFFICE