wahyudisinuraya@gmail.com

Follow us:

Dr. Sujana Donandi S Dorong Pembaruan Regulasi Hak Cipta di Tengah Perkembangan Artificial Intelligence

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya intelektual. Di berbagai sektor, AI kini dimanfaatkan untuk menghasilkan tulisan, gambar, musik, hingga berbagai bentuk karya digital lainnya. Kondisi tersebut membawa tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya terkait pihak yang berhak memperoleh perlindungan atas hasil karya yang melibatkan AI. Fenomena tersebut menjadi...

Raih Gelar Doktor, Sujana Donandi Tawarkan Konsep Hak Inisiatif untuk Menjawab Persoalan Hukum Karya AI

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan berbagai inovasi dalam proses penciptaan karya intelektual. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan tantangan baru karena regulasi hak cipta di Indonesia belum secara spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Berangkat dari persoalan tersebut, Dr. Sujana Donandi S, S.H., M.H. berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum...

Hak Inisiatif Dinilai Menjadi Terobosan Hukum bagi Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Transformasi digital telah membawa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi bagian dari proses penciptaan berbagai karya intelektual. Di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan hukum mengenai siapa yang berhak memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Hingga saat ini, pengaturan mengenai hal tersebut masih menjadi tantangan dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Berangkat dari...

Seperti talah dikatahui bersama, penyidik Kortas Tipikor Bareskrim Polri telah melimpahkan perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Jampidsud Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu, ada polemik muncul, diantaranya, ada pihak yang menyatakan bahwa pelimpahan perkara dari penyidik Polri ke Penyidik Kejaksaan Agung tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan...

Sertifikat Diduga Diagunkan Tanpa Izin, Warga Kutai Timur Gugat Perusahaan Sawit Rp 25,9 Miliar

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Perjuangan panjang sekelompok eks transmigran di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, memasuki babak baru. Melalui kelompok yang dikenal sebagai Tim 37, warga didampingi kuasa hukum Endik Wahyudi, resmi melayangkan gugatan perdata senilai Rp 25,9 miliar terhadap PT GS dan Koperasi KP ke Pengadilan Negeri Sangatta. Ketua Tim 37, Yustinus,...

Menang Banding di Perkara Lahan Sawit, 3 Warga Kutim Tak Lagi Dipenjara

Kutai Timur – Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengabulkan banding tiga warga terkait perkara lahan sawit di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Vonis 5 bulan penjara yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Sangatta kini diubah menjadi pidana pengawasan selama satu tahun. Putusan itu membuat para terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara. Namun, mereka tetap berada dalam...

Dakwaan JPU Dinilai Melemah, Saksi Persidangan Bantah Tuduhan terhadap Eks Kacab Sucofindo Bengkulu

Persidangan perkara dugaan tindak pidana yang menjerat eks Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu, Imam Sumantri, kembali digelar di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut, sejumlah saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang dinilai tidak menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan, keterangan para saksi justru mengungkap fakta-fakta yang dinilai...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua Tengah, formulir C hasil dibawa kabur oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Formulir tersebut memuat keabsahan hasil suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di sistem noken. Awalnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta KPU untuk memperlihatkan bukti formulir tersebut sebagai barang bukti di...

Kasus gugatan Rp 204 triliun terkait uji materi batas usia capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ikut tergugat meminta adanya perdamian. Sidang perdana kemudian dilanjutkan mediasi pertama digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada Kamis (30/1/2023). Gelaran sidang ini sesuai nomor perkara 283/Pdt. G/2023/PN Skt dengan majelis hakim, yakni Bambang A, Agus Darwanta, dan Hasanur...

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Endik Wahyudi mengungkapkan pihaknya masih pikir-pikir terima putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Diketahui Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) telah menggugat KPU dengan tuntutan meminta Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data hasil )suara, total, suara sah, suara tidak sah) di pemilu 1999 sampai 2024. Tak hanya...

Copyright © W&S LAW OFFICE