BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Perjuangan panjang sekelompok eks transmigran di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, memasuki babak baru. Melalui kelompok yang dikenal sebagai Tim 37, warga didampingi kuasa hukum Endik Wahyudi, resmi melayangkan gugatan perdata senilai Rp 25,9 miliar terhadap PT GS dan Koperasi KP ke Pengadilan Negeri Sangatta. Ketua Tim 37, Yustinus,...

Kutai Timur – Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengabulkan banding tiga warga terkait perkara lahan sawit di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim). Vonis 5 bulan penjara yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Sangatta kini diubah menjadi pidana pengawasan selama satu tahun. Putusan itu membuat para terdakwa tidak perlu menjalani hukuman penjara. Namun, mereka tetap berada dalam...

Persidangan perkara dugaan tindak pidana yang menjerat eks Kepala Cabang PT Sucofindo Bengkulu, Imam Sumantri, kembali digelar di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut, sejumlah saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang dinilai tidak menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan, keterangan para saksi justru mengungkap fakta-fakta yang dinilai...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua Tengah, formulir C hasil dibawa kabur oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Formulir tersebut memuat keabsahan hasil suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) di sistem noken. Awalnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta KPU untuk memperlihatkan bukti formulir tersebut sebagai barang bukti di...

Kasus gugatan Rp 204 triliun terkait uji materi batas usia capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ikut tergugat meminta adanya perdamian. Sidang perdana kemudian dilanjutkan mediasi pertama digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada Kamis (30/1/2023). Gelaran sidang ini sesuai nomor perkara 283/Pdt. G/2023/PN Skt dengan majelis hakim, yakni Bambang A, Agus Darwanta, dan Hasanur...

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Endik Wahyudi mengungkapkan pihaknya masih pikir-pikir terima putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Diketahui Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) telah menggugat KPU dengan tuntutan meminta Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data hasil )suara, total, suara sah, suara tidak sah) di pemilu 1999 sampai 2024. Tak hanya...

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul menggelar Seminar Nasional Hukum Pidana bertema “Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru: Transformasi, Tantangan, dan Implikasi Praktis” pada Rabu, 16 Juli 2025 yang bertempat di Ruang 406, kampus Universitas Esa Unggul. Seminar ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum. Seminar ini menjadi ajang diskusi penting menyusul disahkannya Kitab Undang-Undang...

 Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro cq Kasat Reskrim  Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mangkir dari persidangan perdana Praperadilan di PN Kota Bekasi, Selasa (17/6/2025). Akibat mangkirnya pihak termohon dalam hal ini pihak Polres Metro Bekasi Kota, Hakim Tunggal Praperadilan PN Kota Bekasi, Suparman, SH, MH didampingi Panitera Romli menunda sidang kedua...

MAKASSAR, BKM–Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar sebagai termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta pengesahan alat bukti perkara Nomor 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang digelar Panel 3, Selasa (21/1). KPU Takalar sebagai termohon memberikan jawaban yang diwakili Muhammad Misbah Datun selaku kuasa...